Kemenpora RI Dorong Peningkatan Kualitas IPP
Kemenpora RI Dorong Peningkatan Kualitas IPP Melalui FGD
Kemenpora RI Dorong Peningkatan Kualitas IPP. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia terus mendorong peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui Focus Group Discussion (FGD). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pemuda Indonesia.
IPP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik, dan keterampilan hidup. Dengan meningkatnya kualitas IPP, diharapkan pemuda Indonesia dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
Melalui FGD, Kemenpora RI mengundang berbagai pihak terkait, termasuk akademisi, praktisi, dan pemuda itu sendiri, untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait peningkatan kualitas IPP. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh pemuda Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Salah satu fokus utama dalam FGD adalah pendidikan. Kemenpora RI menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup pemuda. Oleh karena itu, dalam FGD ini, berbagai masalah terkait pendidikan seperti akses, kualitas, dan relevansi kurikulum akan dibahas secara mendalam. Diharapkan hasil diskusi ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pendidikan pemuda Indonesia.
Kemenpora RI Dorong Peningkatan Kualitas IPP
Selain pendidikan, aspek kesehatan juga menjadi perhatian dalam FGD ini. Kemenpora RI ingin memastikan bahwa pemuda Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Diskusi akan difokuskan pada masalah seperti aksesibilitas fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, dan upaya pencegahan penyakit yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pemuda.
Di bidang ekonomi, Kemenpora RI berharap dapat menciptakan peluang yang lebih luas bagi pemuda Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka. FGD akan membahas masalah seperti lapangan kerja, kewirausahaan, dan akses terhadap modal usaha. Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi pemuda Indonesia.
Partisipasi politik juga menjadi topik penting dalam FGD ini. Kemenpora RI ingin mendorong pemuda Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Diskusi akan difokuskan pada masalah seperti rendahnya partisipasi pemuda dalam pemilihan umum, keterbatasan akses informasi politik, dan kurangnya kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik.
Kemenpora RI Dorong Peningkatan Kualitas IPP
Terakhir, FGD ini juga akan membahas keterampilan hidup yang penting bagi pemuda Indonesia. Keterampilan seperti kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan berkomunikasi akan menjadi fokus dalam diskusi ini. Kemenpora RI ingin memastikan bahwa pemuda Indonesia memiliki keterampilan yang relevan dan dibutuhkan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.
Dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mendengarkan masukan dari pemuda itu sendiri, Kemenpora RI berharap dapat mengidentifikasi masalah yang nyata dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas IPP. Melalui FGD ini, diharapkan pemuda Indonesia dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan.
Jakarta, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI melalui Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda tahun 2023 pada Rabu (13/12/2023).
Kemenpora RI Dorong Peningkatan Kualitas IPP
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, diwakili oleh Asdep Potensi Kemandirian Pemuda Tri Winarno, menjelaskan dasar dilaksanakannya kegiatan FGD tersebut. Pertama, Peraturan Pemerintah(PP) No. 18 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk pemuda melalui pendidikan formal dan non formal.
Kedua, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Laporan IPP Kemenpora menunjukkan trend penurunan pengangguran sebesar 15,23persen pada tahun 2020 , tahun 2021 sebesar 14.42persen dan tahun 2022 turun menjadi 13,93persen (IPP Kemenpora, 2023). Ketiga, Tingginya tingkat pengangguran dapat berkontribusi pada kemiskinan, ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. “Kemenpora berharap Melalui kegiatan FGD Penyusunan Kajian IPP Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Tahun 2023 ini diharapkan dapat menggali pandangan, pengalaman, dan ide pemuda serta pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab tingkat pengangguran terbuka pemuda,” ujar Tri.
Sementara itu, Penanggung Jawab Perintisan dan Pembinaan Pemuda, Arloli Aziz menyampaikan bahwa kegiatan selama 2 hari yang dimulai tanggal 12-13 Desember 2023 tersebut memiliki beberapa tujuan yang antara lain, untuk memetakan kekurangan dan tantangan implementasi IPP TPT Pemuda sebagai salah satu tolak ukur pembangunan pemuda, Mengindentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat mencari pekerjaan, mencakup hambatan dalam akses informasi dan persaingan di pasar kerja, Relevansi kurikulum pemberdayaan pemuda dengan tuntutan pasar kerja, wawasan tentang peran pendidikan formal dan non formal dalam mempersiapkan pemuda di dunia kerja, Merumuskan masukan sebagai rekomendasi kebijakan atas potensi penyempurnaan dan pengembangan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda sebagai salah satu tolak ukur Pembangunan Pemuda.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK RI, Woro Srihastuti memaparkan tentang bagaimana meningkatkan koordinasi peningkatan mutu layanan kepemudaan lintas lembaga dan institusi. Menurutnya, kapasitas kelembagaan harus dibangun secara kuat dan ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan para pemuda dapat diantisipasi serta mendorong pemuda agar lebih aktif ikut berpartisipasi.
“Kita harus lebih sering membangun koordinasi antar kelembagaan dan institusi untuk meningkatkan layanan kepemudaan serta menguatkan kapasitas kepemudaan,” katanya.
“Pemuda harus terlibat aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi pemuda bisa berbasis partisipasi kewilayahan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan para pemuda itu sendiri,” tambahnya.
Kegiatan FGD Peningkatan IPP ini dilaksanakan secara hybrid dan diisi oleh narasumber yang berasal dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK RI Woro Srihastuti; Plt. Direktur Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Bapenas RI; Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; Peneliti MV Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapenas RI Wandira Larasati. Peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung sebanyak 50 orang yang berasal dari, Staf Khusus Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga, Kemenpora RI, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora RI, Asdep Di Lingkungan Deputi Pemberdayaan dan Deputi Pengembangan Pemuda, Pejabat pemangku kepentingan atas indikator TPT Pemuda pada Kemnaker Kemenparekraf, Kemen PPPA, dan Kemenkop UKM RI, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.
Jejak Sejarah Kelembagaan Kemenpora dari masa ke masa
Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana penelusuran tim tentang sejarah pengelolaan kegiatan olahraga dan pemuda oleh negara diketahui pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Istilah pendidikan jasmani dipergunakan dalam lingkungan sekolah sedangkan istilah olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang–cabang olahraga. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.
Tangan Kanan Mengepal : Merupakan wujud Tekad, Semangat, Kokoh, Teguh, Kemauan kuat Pemuda untuk menjaga Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika
Tiga pilar pada tangan mengepal : mempunyai makna ketiga peristiwa sejarah yaitu: Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan Kemerdekaan Indonesia 1945 yang Pelaku utamanya adalah Pemuda.
Warna Biru : mempunyai makna lambang/simbolik : Keliasan Pandangan dan Pikiran, Smart, Bergerak Maju, Inovatif dan Inspiratif, Kedewasaan, Kematangan, Penguasaan Ilmu Pengetahuan, dan Dinamis